“Persekongkolan” Usia Pensiun Hakim Agung

“Potret ini lebih menunjukkan kepada kita arogansi kekuatan tua di MA dan persekongkolan elite pemerintah bersama DPR ketimbang iktikad untuk memperbaiki MA”

 Dimuat, Selasa 23 September 2008

Kekhawatiran publik dengan isu perpanjangan usia pensiun hakim agung menjadi 70 tahun agaknya masuk di tahap mencemaskan. Sampai saat ini mayoritas fraksi menyetujui usulan pemerintah memperpanjang usia pensiun. 

Berbagai argumentasi yang diungkapkan dinilai tak masuk akal, yang menguat justru kesan “ada permainan” di balik proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Agung (RUU MA) ini.

Menjangkau BLBI dari Putusan Urip-Artalyta

 

…”Khusus poin ini, menarik memperhatikan fenomena makro penanganan BLBI di Kejaksaan. Buka-tutup kasus SN patut diduga modus yang diterapkan sama pada obligor lainnya. SN sendiri sempat diberikan SP3 pada periode Jaksa Agung sebelumnya. Ia merupakan satu dari 15 obligor dan PKPS BLBI yang ditangani Kejaksaan”…

 Dimuat, Jumat- 5 September 2008

 

Jika pemberantasan korupsi menghendakidetterence effect (efek jera) yang kuat, maka proses hukum tidak boleh berhenti hanya pada putusan dua sejoli Urip Tri Gunawan dan Artalyta Suryani saja. Daya rusak suap US$ 660.000 pada faktanya mempunyai multiplayer effectyang sangat besar.

Koruptor di Rumah Rakyat

Dimuat Rabu, 2 Juli 2008

Analisis ini menegaskan, faktor- faktor seperti strategisnya kewenangan, lemahnya pengawasan, dan rendahnya transparansi akan sangat berpengaruh menempatkan sebuah sektor dalam kategori terkorup. Lembaga legislatif dan partai politik yang mempunyai kewenangan sangat besar sebagai pengambil kebijakan, pengawas kritis terhadap kebijakan pemerintah, dan pembentuk undang-undang akan berada di posisi yang sangat riskan korup.

Penangkapan Bulyan Royan, anggota Komisi Perhubungan DPR RI,oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertegas kabar miring aliran uang bermasalah di gedung Dewan.

Membaca Korupsi di Tahun Tikus

 

Dimuat Selasa, 8 Januari 2008

Setelah sekian banyak pembacaan tentang korupsi & pemberantasannya di tahun 2007, lantas apa yang bisa dilakukan di tahun-tahun berikutnya? Pertanyaan ini penting, terutama karena beberapa kegagalan kita membaca jauh ke depan. Kita tidak ingin wacana pemberantasan korupsi berhenti pada sekedar komodifikasi politik, atau bahkan mirip komoditas dalam pasar kapitalisme.

Perjalanan waktu (1 tahun) menjelang Pemilu 2009 seharusnya memacu kita untuk lebih mampu membaca secara jernih arah gerakan antikorupsi di Indonesia. Belajar dari tahun 2003 (1 tahun menjelang Pemilu 2004) ketika aliran dana haram yang luar biasa besar terjadi, maka seharusnya rentang waktu 2008-2009 menjadi fokus penting pemberantasan korupsi yang tidak boleh asal jadi. Untuk memahami hal tersebut, ada beberapa kelemahan prinsipil yang harus dibenahi. Sebagian besar menumpuk di tahun 2007, rentang waktu yang baru kita lalui dengan sangat sulit.