“Persoalannya, Sjamsul Nursalim justru dapat dikategorikan obligor yang tidak patuh. Dari kewajiban Rp. 28,4 triliun, SN baru membayar 17,4%. Dengan demikian masih mempunyai utang Rp. 23,5 triliun. Lantas bagaimana mungkin SN mengantongi Surat Keterangan Lunas (SKL)?”

Dimuat: Jumat 24 Oktober 2008

Kasus BLBI hingga saat ini masih menjadi mega skandal yang sangat merugikan negara. Total dana yang dikucurkan diluar bunga dan perubahan nilai uang mencapai Rp. 431,6 triliun. Dan biaya yang dikeluarkan negara untuk penarikan BLBI dan pengembalian aset mencapai Rp.600 triliun. Jumlah yang luar biasa dibanding korupsi yang pernah terungkap di negeri ini.

Pelanggaran hukum dan penyimpangan hampir terjadi di setiap tahap proses BLBI, mulai dari tahap penyaluran (penyimpangan: 95,8%), tahap penggunaan (penyimpangan 58,70%) hingga pengembalian aset. Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) adalah salah satu bank dalam status BBO (Bank Beku Operasi) yang mendapatkan kucuran terbesar dalam kebijakan BLBI. Dan, Sjamsul Nursalim (SN) tercatat menjadi Presiden Direktur dan pemegang saham dominan pada BDNI.

BDNI – Sjamsul Nursalim
Pada lampiran Audit BPK No.02/Auditama II/AK/XII/1999, dicantumkan, BDNI mendapatkan porsi tertinggi, yaitu 25,63% atau Rp. 37,04 triliun. Dalam perkembangannya, kewajiban akhir Sjamsul Nursalim adalah Rp. 28,4 Triliun, yang kemudian dijadikan angka patotakan penyusunan Master Settlement and Acquisition Agreement(MSAA).

Persoalannya, Sjamsul Nursalim justru dapat dikategorikan obligor yang tidak patuh. Dari kewajiban Rp. 28,4 triliun, SN baru membayar 17,4%. Dengan demikian masih mempunyai utang Rp. 23,5 triliun. Lantas bagaimana mungkin SN mengantongi Surat Keterangan Lunas (SKL)?

MSAA memang mengatur bahwa jika closing date terjadi, maka Sjamsul akan bebas dari setiap tuntutan hukum. Namun, hal tersebut hanya terjadi jika Sjamsul sudah menunaikan semua kewajibannya. Apakah SN sudah membayarkan semua utang yang diatur dalam MSAA? Ternyata, tidak.

Kewajiban pembayaran Rp. 1 triliun yang harus dibayar tunai pun gagal dilunasi. Dan indikasi mark-up nilai aset ternyata sangat berpotensi merugikan keuangan negara.

Dengan demikian, kalaupun surat keterangan lunas (SKL), Inpres tahun 2002, dan Release and Discharge (R&D) diterbitkan, tentu saja dokumen tersebut dapat dikatakan Cacat demi Hukum. Konsekuensinya, tidak dapat dijadikan dasar untuk menghentikan penegakan hukum pidana korupsi. Apalagi, MSAA sesungguhnya hanya Perjanjian Perdamaian (perdata). Pada Pasal 1853 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sangat jelas diatur, “kepentingan perdata yang berasal dari kejahatan dapat diadakan perdamaian. Namun, tidak menghalangi jawatan Kejaksaan untuk menuntut perkaranya.

Artinya, pendapat yang menyatakan MSAA, SKL, dan Inpres menghilangkan pertanggungjawaban pidana adalah logika hukum yang menyesatkan.

Dugaan Korupsi
ICW sudah menyerahkan 36 dokumen pada KPK (21/10) yang dapat dijadikan alat bukti dan informasi awal pengungkapan skandal BLBI. Berkas tersebut sangat terkait dengan kasus Sjamsul Nursalim. Jika dicermati, terdapat tiga alternatif pidana korupsi yang bisa diusut KPK. Pertama, di tahap pra-penyaluran. Temuan Divisi Forsat dan Bussines Fraud Sollution, menyebutkan BDNI ternyata sempat mengosongkan kas dan melakukan transfer illegal pada 10 perusahaan dan bank di Amerika, Singapore, Taiwan, dan Hongkong. Total nilai transfer US$ 607juta.

Kedua, di tahap penggunaan. Temuan BPKP pada tahun 2001 menunjukkan negara dirugikan Rp. 6,93 triliun dan US$ 96,7 juta akibat dugaan korupsi dalam penyalahgunaan dana BLBI oleh BDNI. Dan, Ketiga di tahap pengembalian aset. Kewajiban BDNI Rp. 27,4 yang harus diserahkan dalam bentuk aset ternyata hanya bernilai Rp. 6,3 triliun. Masalahnya, penurunan nilai aset ini bukan terjadi karena adanya penurunan nilai uang atau fluktuasi ekonomi seperti yang didalilkan pihak BDNI. Selisih nilai aset, diduga kuat disebabkan oleh Tindak Pidana.

Penjelasan diatas dan dokumen yang diberikan ICW pada KPK merupaan dorongan agar KPK segera mengusut tuntas kasus korupsi BLBI mulai dari skandal BLBI-BDNI yang diduga melibatkan Sjamsul Nursalim. Semua alasan, penolakan dan bahkan retorika seharusnya segera dikongkritkan dalam bentuk penerbitan surat perintah penyelidikan oleh pimpinan KPK. Karena hanya KPK yang dinilai publik punya legitimasi menangani Mega Korupsi BLBI ini. Apalagi, terbukti, fakta persidangan Urip-Artalyta menegaskan adanya korupsi dalam pengusutan BLBI sebelumnya oleh Kejaksaan Agung.

Dengan demikian, apapun hasil gelar perkara BLBI di Kejagung, KPK tidak boleh menjadikannya sebagai sandaran utama. Akan lebih tepat jika KPK mempertegas posisi independennya, baik secara struktural ataupun instittusional. Disisi lain, SP3 yang dikeluarkan Kejaksaan pun harus dipahami sebagai produk adminitrasi di Kejaksaan. Sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kewenangan KPK mengsutu kasus korupsi. KPK bahkan bisa mulai kasus korupsi BLBI dari tahap investigasi awal. Kewenangan KPK tidak boleh direduksi oleh politisi, administratur kejaksaan, apalagi koruptor (*).

oleh: Febri Diansyah