Memberantas Korupsi Setengah Hati

Jadi, seharusnya jumlah kasus minimal yang berhasil diselesaikan mulai dari penyidikan per tahun adalah 1.269 kasus korupsi, di luar yang ditangani Kejaksaan Agung.

Ketika tulisan ini ditulis, Kejaksaan Agung masih terus disorot terkait tugasnya dalam pemberantasan korupsi. Setelah hampir 10 tahun sejak diproses, putusan PK kasus Joko S Tjandra (JST) justru diduga “bocor”sebelum dibacakan pada Kamis (11/6) di Mahkamah Agung (MA).

Akibatnya, Kejaksaan Agung gagal melakukan eksekusi karena JST telanjur berangkat ke luar negeri.Kejaksaan pun dinilai lalai dan tidak mampu mengawasi JST. Padahal, menurut catatan ICW, si terhukum JST tercatat sebagai orang ke-45 yang diduga kabur terkait kasus korupsi. Beberapa waktu sebelumnya, sejumlah kebijakan kontroversial terkait pemberantasan korupsi terjadi di Kejaksaan Agung.

Mencari Calon Presiden Antikorupsi

Pertanyaannya, apakah dua capres lain bersedia menyerahkan “nilai jual”politik yang begitu besar dari Pengadilan Tipikor hanya pada calon incumbent? Jika tidak, kami tunggu janji dan komitmen Anda untuk menerbitkan Perppu Pengadilan Tipikor sebagai capres Republik Indonesia 2009–2014

Seputar Indonesia, Jumat 5 Juni 2009
Setelah pendaftaran pasangan calon presiden, penetapan, dan pengundian nomor urut dilakukan. Pilpres akan memasuki tahapan yang lebih substansial.

Menanti “Golden Period” KPK

“Bagaimana masa depan KPK minus Antasari Azhar? Belajar dari rekam jejak AA yang pernah kami serahkan ke Panitia Seleksi dan Komisi III DPR, tentu seharusnya KPK lebih baik dengan empat komisioner seperti saat ini“

Setelah beberapa hari mengundang pertanyaan berbagai pihak,akhirnya Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diketahui ditahan.Awalnya, Kejaksaan Agung mengumumkan surat pencekalan untuk Antasari karena menurut Bareskrim Mabes Polri,Antasari sudah berstatus tersangka.

Pemilu, Korupsi dan Hutan

Dalam salah satu dinding (wall) program jejaring dunia maya facebook tertulis “800 juta lembar surat suara se-Indonesia. Berapa juta pohon yang ditebang hanya untuk memilih orang yang sebagiannya akan menjadi maling?”

“Pemilihan Umum 2009 sudah sangat dekat, tinggal hitungan hari. Banyak hal terus menjadi perdebatan. Namun, sebagian besar wilayah pembicaraan agaknya tidak akan terlalu jauh dari soal partai politik, kampanye, audit dana partai, dan slogan perubahan.Tanpa mengurangi arti dan tingkat kepentingan poin-poin tersebut, agaknya banyak pihak lupa tentang satu sisi sederhana dibalik adminitrasi dan pencetakan Surat Suara oleh KPU”.

Dalam salah satu dinding (wall) program jejaring dunia maya facebook tertulis “800 juta lembar surat suara se-Indonesia. Berapa juta pohon yang ditebang hanya untuk memilih orang yang sebagiannya akan menjadi maling?” Status, ide atau pernyaan seseorang yang sesungguhnya ditujukan untuk publik di website yang sangat familiar ini tentu sedikit menggelitik, bahkan hampir-hampir menyiratkan pesimisme terhadap hal yang paling tekhnis pada penyelenggaraan pemilu.

Trend Korupsi Wakil Rakyat

“LAMA tak terdengar gebrakannya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menangkap-tangan seorang anggota DPR dari Fraksi PAN. Kerja keras tim KPK tentu patut diapresiasi. Apalagi, Abdul Hadi Djamal adalah anggota DPR ke-9 yang diproses oleh KPK terkait dugaan korupsi”.

Seperti diketahui, Abdul Hadi ditangkap saat atas dugaan menerima uang dari komisaris PT Kurnia Jaya Wira Bakti. Sebagai alat bukti, KPK menyita uang senilai USD90.000 dan Rp54,5 juta.

Fenomena yang menarik, transaksi terjadi justru ketika masyarakat sama sekali belum melupakan Deklarasi Antikorupsi sejumlah pimpinan Partai Politik di KPK (25/2). Janji dan pernyataan yang dibacakan pimpinan partai politik itu terdengar sangat meyakinkan, seolah benar mereka tidak akan korupsi.