Memberantas Korupsi Setengah Hati

Jadi, seharusnya jumlah kasus minimal yang berhasil diselesaikan mulai dari penyidikan per tahun adalah 1.269 kasus korupsi, di luar yang ditangani Kejaksaan Agung.

Ketika tulisan ini ditulis, Kejaksaan Agung masih terus disorot terkait tugasnya dalam pemberantasan korupsi. Setelah hampir 10 tahun sejak diproses, putusan PK kasus Joko S Tjandra (JST) justru diduga “bocor”sebelum dibacakan pada Kamis (11/6) di Mahkamah Agung (MA).

Akibatnya, Kejaksaan Agung gagal melakukan eksekusi karena JST telanjur berangkat ke luar negeri.Kejaksaan pun dinilai lalai dan tidak mampu mengawasi JST. Padahal, menurut catatan ICW, si terhukum JST tercatat sebagai orang ke-45 yang diduga kabur terkait kasus korupsi. Beberapa waktu sebelumnya, sejumlah kebijakan kontroversial terkait pemberantasan korupsi terjadi di Kejaksaan Agung.

Mencari Calon Presiden Antikorupsi

Pertanyaannya, apakah dua capres lain bersedia menyerahkan “nilai jual”politik yang begitu besar dari Pengadilan Tipikor hanya pada calon incumbent? Jika tidak, kami tunggu janji dan komitmen Anda untuk menerbitkan Perppu Pengadilan Tipikor sebagai capres Republik Indonesia 2009–2014

Seputar Indonesia, Jumat 5 Juni 2009
Setelah pendaftaran pasangan calon presiden, penetapan, dan pengundian nomor urut dilakukan. Pilpres akan memasuki tahapan yang lebih substansial.

Menanti “Golden Period” KPK

“Bagaimana masa depan KPK minus Antasari Azhar? Belajar dari rekam jejak AA yang pernah kami serahkan ke Panitia Seleksi dan Komisi III DPR, tentu seharusnya KPK lebih baik dengan empat komisioner seperti saat ini“

Setelah beberapa hari mengundang pertanyaan berbagai pihak,akhirnya Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diketahui ditahan.Awalnya, Kejaksaan Agung mengumumkan surat pencekalan untuk Antasari karena menurut Bareskrim Mabes Polri,Antasari sudah berstatus tersangka.

Pemilu, Korupsi dan Hutan

Dalam salah satu dinding (wall) program jejaring dunia maya facebook tertulis “800 juta lembar surat suara se-Indonesia. Berapa juta pohon yang ditebang hanya untuk memilih orang yang sebagiannya akan menjadi maling?”

“Pemilihan Umum 2009 sudah sangat dekat, tinggal hitungan hari. Banyak hal terus menjadi perdebatan. Namun, sebagian besar wilayah pembicaraan agaknya tidak akan terlalu jauh dari soal partai politik, kampanye, audit dana partai, dan slogan perubahan.Tanpa mengurangi arti dan tingkat kepentingan poin-poin tersebut, agaknya banyak pihak lupa tentang satu sisi sederhana dibalik adminitrasi dan pencetakan Surat Suara oleh KPU”.

Dalam salah satu dinding (wall) program jejaring dunia maya facebook tertulis “800 juta lembar surat suara se-Indonesia. Berapa juta pohon yang ditebang hanya untuk memilih orang yang sebagiannya akan menjadi maling?” Status, ide atau pernyaan seseorang yang sesungguhnya ditujukan untuk publik di website yang sangat familiar ini tentu sedikit menggelitik, bahkan hampir-hampir menyiratkan pesimisme terhadap hal yang paling tekhnis pada penyelenggaraan pemilu.

Trend Korupsi Wakil Rakyat

“LAMA tak terdengar gebrakannya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menangkap-tangan seorang anggota DPR dari Fraksi PAN. Kerja keras tim KPK tentu patut diapresiasi. Apalagi, Abdul Hadi Djamal adalah anggota DPR ke-9 yang diproses oleh KPK terkait dugaan korupsi”.

Seperti diketahui, Abdul Hadi ditangkap saat atas dugaan menerima uang dari komisaris PT Kurnia Jaya Wira Bakti. Sebagai alat bukti, KPK menyita uang senilai USD90.000 dan Rp54,5 juta.

Fenomena yang menarik, transaksi terjadi justru ketika masyarakat sama sekali belum melupakan Deklarasi Antikorupsi sejumlah pimpinan Partai Politik di KPK (25/2). Janji dan pernyataan yang dibacakan pimpinan partai politik itu terdengar sangat meyakinkan, seolah benar mereka tidak akan korupsi.

Mendung di Hari Anti Korupsi

“Sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan segala tindak tanduk, pernyataan, dan kebijakannya justru berdiri pada posisi mengancam dan menghambat pemberantasan korupsi. Setidaknya terdapat lima poin besar mengenai resistensi DPR ini”

Dimuat di: Seputar Indonesia, Selasa 9 Desember 2008

Seriuskah pemberantasan korupsi di Indonesia? Pertanyaan sederhana ini menjadi relevan di tengah gegap-gempita persiapan perayaan Hari Antikorupsi di Lapangan Monas, 9 Desember pagi ini.

Legitimasi Gelar Perkara BLBI

 

 

“Persoalannya, Sjamsul Nursalim justru dapat dikategorikan obligor yang tidak patuh. Dari kewajiban Rp. 28,4 triliun, SN baru membayar 17,4%. Dengan demikian masih mempunyai utang Rp. 23,5 triliun. Lantas bagaimana mungkin SN mengantongi Surat Keterangan Lunas (SKL)?”

Dimuat: Jumat 24 Oktober 2008

Pada akhirnya Kejaksaan membuka diri untuk melakukan expose perkara bersama KPK dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Efektifkah? Dalam banyak hal, ekspose justru berpotensi mengarah pada sekedar legitimasi kemelut dan silang sengkarut penanganan BLBI di Kejaksaan. Sulit mengatakan, Kejaksaan punya itikad baik. Kecuali pada saat ekspose Kejaksaan Agung langsung menyerahkan semua dokumen yang pernah dimilikinya.

“Persekongkolan” Usia Pensiun Hakim Agung

“Potret ini lebih menunjukkan kepada kita arogansi kekuatan tua di MA dan persekongkolan elite pemerintah bersama DPR ketimbang iktikad untuk memperbaiki MA”

 Dimuat, Selasa 23 September 2008

Kekhawatiran publik dengan isu perpanjangan usia pensiun hakim agung menjadi 70 tahun agaknya masuk di tahap mencemaskan. Sampai saat ini mayoritas fraksi menyetujui usulan pemerintah memperpanjang usia pensiun. 

Berbagai argumentasi yang diungkapkan dinilai tak masuk akal, yang menguat justru kesan “ada permainan” di balik proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Agung (RUU MA) ini.

Menjangkau BLBI dari Putusan Urip-Artalyta

 

…”Khusus poin ini, menarik memperhatikan fenomena makro penanganan BLBI di Kejaksaan. Buka-tutup kasus SN patut diduga modus yang diterapkan sama pada obligor lainnya. SN sendiri sempat diberikan SP3 pada periode Jaksa Agung sebelumnya. Ia merupakan satu dari 15 obligor dan PKPS BLBI yang ditangani Kejaksaan”…

 Dimuat, Jumat- 5 September 2008

 

Jika pemberantasan korupsi menghendakidetterence effect (efek jera) yang kuat, maka proses hukum tidak boleh berhenti hanya pada putusan dua sejoli Urip Tri Gunawan dan Artalyta Suryani saja. Daya rusak suap US$ 660.000 pada faktanya mempunyai multiplayer effectyang sangat besar.

Koruptor di Rumah Rakyat

Dimuat Rabu, 2 Juli 2008

Analisis ini menegaskan, faktor- faktor seperti strategisnya kewenangan, lemahnya pengawasan, dan rendahnya transparansi akan sangat berpengaruh menempatkan sebuah sektor dalam kategori terkorup. Lembaga legislatif dan partai politik yang mempunyai kewenangan sangat besar sebagai pengambil kebijakan, pengawas kritis terhadap kebijakan pemerintah, dan pembentuk undang-undang akan berada di posisi yang sangat riskan korup.

Penangkapan Bulyan Royan, anggota Komisi Perhubungan DPR RI,oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertegas kabar miring aliran uang bermasalah di gedung Dewan.